Foto: Mitradi HFA
GUDATAnews.com,
Bengkulu - Pemerintah Indonesia dan Internasional Partner
Group (IPG) meluncurkan kemitraan
transisi energi yang adil di Indonesia Just Energy Transition Partnership
(JETP) di sela-sela KTT G20 di Bali,
pada tanggal 16 November 2022 yang lalu. Selanjutnya secretariat JETP
dimandatkan untuk menyusun rencana program dan kebijakan secara menyeluruh/
comprehensive investment plan and policy yang salah satu poinnya adalah
mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sehingga bauran energi terbarukan
mencapai paling sedikit 34% dari total pembangkitan listrik pada tahun 2030.
Faktanya berdasarkan kajian secara mendalam yang dilaksanakan
oleh Kanopi Hijau Indonesia, 4 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang
dibangun di Provinsi Bengkulu oleh pemerintah melalui proyek Kementerian Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) ditemukan dalam keadaan terbengkalai.
PLTS di Desa Sumber Makmur Kabupaten Mukomuko yang dibangun
tahu 2015, mulai beroperasi tahun 2016 lalu baterainya meledak dan mati total
pada akhir tahun 2018.
PLTS Gajah Makmur yang juga di Kabupaten Mukomuko dibangun tahun 2016, pada
akhir 2017 mati mendadak.
PLTS Banjarsari di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
dibangun tahun 2014, mulai beroperasi 2015, lalu mati total setelah disambar
petir pada tahun 2018.
PLTS Kahyapu juga di Pulau Enggano Bengkulu Utara dibangun tahun
2015, mulai beroperasi pada tahun 2016 setelah berupaya secara mandiri guna
memperbaiki kerusakan akhirnya pada akhir 2023 PLTS ini juga mengalami nasib
yang sama, mati.
Secara keseluruhan matinya PLTS di 4 wilayah Ini disebabkan
oleh tim pengelola pembangkit yang legalitasnya ditandatangani oleh Kepala Desa
tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengelola pembangkit tersebut.
Bukan tanpa upaya, tim pengelola berusaha untuk memperbaiki dengan cara
melakukan pemeriksaan terhadap alur listrik pada setiap komponen. Pasca itu
mereka melaporkannya ke pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan
pembangkit tersebut. Sayangnya pihak yang bertanggungjawab seperti fasilitator
desa, perusahaan penyedia tidak memberikan
penyelesaian atas matinya ke 4 PLTS tersebut.
Temuan-temuan di atas disampaikan Ketua Kanopi Hijau
Indonesia Ali Akbar pada SeminarTata Kelola Pembangkit Listrik Energi Bersih
bertemakan Kontribusi energi bersih berbasis komunitas dalam transisi energi di
Indonesia pada Jumat 20 September 2024 dan dihadiri puluhan peserta.
Kenyataan tak beroperasi PLTS di Provinsi Bengkulu diakui
nara sumber seminar Febrian Syaferi selaku Inspektur Ketenagalistrikan Muda
Dinas ESDM Provinsi Bengkulu.
‘’Semua atau 100 persen PLTS yang dibangun oleh Kementerian
ESDM di Provinsi Bengkulu yakni di
Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, Kepahyang, dan Kaur tidak bisa beroperasi
karena rusak,’’ ungkap Febrian Syaferi.
Febrian menjelaskan kerusakan PLTS tersebut telah disampaikan
ke Kementerian ESDM.
‘’Seharusnya memang ada pelatihan dalam pengelolaan
pembangkit tapi sekarang kami baru akan menyasar ke mahasiswa dan SMK.
Pelatihan pengelola pembangkit baru-baru ini dilaksanakan Kementerian ESDM untuk
pengelola PLTS wilayah Sumatera Barat,’’ ujar Febrian.
Sementara itu, Siswandi selaku teknisi PLTS Desa Kahyapu
Pulau Enggano Bengkulu Utara mengatakan telah beberapa kali mengumpulkan sumbangan
untuk mendatangkan teknisi memperbaiki kerusakan pembangkit.
‘’Kami sempat diundang mengikuti pelatihan untuk para
pengelola PLTS, tapi sampai di Kota Bengkulu kami hanya diajak mengobrol saja.
Jadi kami tak punya ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengelola PLTS,” katanya.
Sampai saat ini PLTS Desa Kahyapu tersebut sudah rusak karena
biaya perbaikan tidak sanggup ditanggung warga. (Rls)
